Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa

Overmacht/ force majeure sebagai salah satu pokok bahasan Restatement dalam buku ini , memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan melaksanakan kegiatan ekonomi di Indonesia. Caranya, yaitu dengan memperjelas konsep-konsep, syarat-syarat pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Selain itu, MA dan pengadilan di bawahnya menerapkan konsep keadaan memaksa ini sesua…

Filsafat Hukum

Hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari perenungan dan perumusan nilai0nilai yang bersifat mendasar dari hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan dengan memberi jawaban terhadap berbagai pertanyaan seperti apakah hukum itu sebenraynya, apakah sebabnya kita menaati hukum, apakah keadilan menjadi ukuran untuk baik atau buruknya hukum itu. Inilah yang menjadi tugas dari fil…

Aspek Hukum Pengaadan Barang dan Jasa

Refrensi tentang aspek hukum pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting bagi para birokrat pemerintahan dan pengelolaan pemerintahan daerah, sebagai panduan hukum menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean goverment).

Hukum Kontrak

Buku ini telah disesuaikan dengan aturan hukum dalam Perpres No. 54 tahun 2010

Hukum Proyek Konstruksi Bangunan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-756-757-6

Collation

xviii+194hlm.;1 jil.;23cm.

Series Title

Dalam Perspektif Pelayanan Publik yang Baik di Indonesia

Call Number

340 As h

Penjelsana Hukum tentang Kebatalan Perjanjian

Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistematik yang mecakup keseluruhan unsur masyarakat. Di samping itu, ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi stabil serta adil. Ketidakpastian ini umumnya bersumber dari hukum tertulis yang tidak jelas dan kontrakdiktif satu sama lain. Selain itu, juga karena ketidakpastian dalam pen…

Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan diperlajari. Ragam tersebut diperjelas secar spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru

Sejarah Hukum

Buku ini bukan sekedar buku pelajaran, melainkan buku yang perlu kita baca, bahkan harus dibaca ulang serta dipergunakan secara terus menerus sebagai refrensi di masa mendatang, terutama bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa serta khalayak peminat lainnya

Kastil Teori Hukum

Edition

-

ISBN/ISSN

979-683-752-89

Collation

-

Series Title

-

Call Number

340 Bak k

Parate Executie Obyek Hak Tanggungan

Buku ini mengulas lembaga para executie sebagai mana diatur dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.