Pemerintah telah menetapkan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari pembangunan nasional. Kunci pokok terhadao masalah perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan produsen saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk dikonsumsi secara aman dan memuaskan pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha.
Dalam buku ini Anda akan mempelajari dan memahami lebih lanjut Undang Nomor. 5 tahun 1999 tersebut. Topik-topik yang dibahas disini antara lain: dasar dan substansi pengaturan hukum persaingan di Indonesia, perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang, bentuk-bentuk kegiatan penguasaan pasar atau posisi dominan dalam berusaha dan penegakan hukum persaingan usaha yang dilakuka…
Overmacht/ force majeure sebagai salah satu pokok bahasan Restatement dalam buku ini , memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan melaksanakan kegiatan ekonomi di Indonesia. Caranya, yaitu dengan memperjelas konsep-konsep, syarat-syarat pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Selain itu, MA dan pengadilan di bawahnya menerapkan konsep keadaan memaksa ini sesua…
Hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari perenungan dan perumusan nilai0nilai yang bersifat mendasar dari hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan dengan memberi jawaban terhadap berbagai pertanyaan seperti apakah hukum itu sebenraynya, apakah sebabnya kita menaati hukum, apakah keadilan menjadi ukuran untuk baik atau buruknya hukum itu. Inilah yang menjadi tugas dari fil…
Refrensi tentang aspek hukum pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting bagi para birokrat pemerintahan dan pengelolaan pemerintahan daerah, sebagai panduan hukum menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean goverment).
Buku ini telah disesuaikan dengan aturan hukum dalam Perpres No. 54 tahun 2010
Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistematik yang mecakup keseluruhan unsur masyarakat. Di samping itu, ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi stabil serta adil. Ketidakpastian ini umumnya bersumber dari hukum tertulis yang tidak jelas dan kontrakdiktif satu sama lain. Selain itu, juga karena ketidakpastian dalam pen…
Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan diperlajari. Ragam tersebut diperjelas secar spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru
Buku ini bukan sekedar buku pelajaran, melainkan buku yang perlu kita baca, bahkan harus dibaca ulang serta dipergunakan secara terus menerus sebagai refrensi di masa mendatang, terutama bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa serta khalayak peminat lainnya